badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh supaya menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn menggarap sederat terobosan juga semua situs agar mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal tersebut pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi juga koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan website dan dilakukan bpn diantara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin tentang pengadaan tanah terhadap pembangunan supaya kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian serta keadilan bagus proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan terhadap masyarakat yang ditentukan oleh apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
dia menunjukan pengadaan tanah supaya kepentingan umum berdasarkan uu no 2/2012 mengakibatkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditentukan saatnya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharapkan tidak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung tersebut.
selain tersebut, bpn telah memprogramkan penelitian dan siap melakukan pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat selama papua kalau sudah gamblang penduduk hukum adatnya serta tanah ulayatnya.
sebelumnya di rapat tersebut mengemuka sejumlah kendala terkait pelaksanaan mp3ei yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn ketika ini serta sedang mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana selama dalamnya, antara lain memenage tentang reforma agraria, juga hak atas tanah penduduk hukum adat. selain tersebut, bpn ri juga mengerjakan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan pada jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi dan harmonisasi tersebut dimaksudkan agar ke depan, tidak terjadi dulu tumpang tindih peraturan mengenai pertanahan. agar tanah bisa lebih berdaya untuk, bpn ri serta mengerjakan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah bisa lebih terjamin, sehingga bisa membawa manfaat dan lebih sulit bagi terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, di sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya pada memimpin bpn. presiden menugaskan aku memangkas sengketa juga mesti disadari kepada pihak kecil, ujarnya.
oleh karena itu, hendarman mengatakan, bpn ingin terus menggalakkan program-program prorakyat yang sudah berjalan. program-program tersebut diantara lain: sertifikat prona tidak mengeluarkan biasa, web jemput bola layanan sertifikat tanah supaya rakyat (larasita) dan web one day service.