badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu diutarakan kepala bkd karimun kamarullazi di hadapan 103 honorer di pertemuan selama ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan juga dikuti kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menungkapkan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi ingin memeriksa tinggal berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim ingin memverifikasi ulang berkas yang asli. maka, manakala seandainya ada yang menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab aksi tersebut mempunyai konsekuensi hukum. jangan hingga ditampilkan sanggahan sesudah diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak lagi adalah tanggung jawab bkd, akan tetapi adalah kewenangan aparat penegak hukum karena sudah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan karena bisa mempunyai preseden buruk dalam perekrutan honorer pada lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka bisa diproses secara hukum meski sudah diangkat menjadi cpns, katanya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyatakan unsur pidana tak hilang meski honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum karena perbuatan tersebut sudah tergolong tindak pidana. bukan hanya honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer juga harus diproses secara hukum, katanya.
tindakan tegas pada oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya supaya menegakkan hukum, tetapi untuk mewujudkan keadilan oleh karenanya tidak ada pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan orang yang berhak namun tak sediakan kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tidak terpuji itu. efek jera harus diberikan oleh karenanya tidak ada lagi oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan dalam peraturan pemerintah no43/2007 dan keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii menuturkan kiranya tidak banyak klausul ataupun Satu pasal pun dan menjelaskan bahwa honor daerah dapat diangkat dijadikan cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tak melalui apbd ataupun apbn. tidak dan ada pasal yang menyebutkan bahwa mereka mampu bekerja pada instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer tersebut adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd atau apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menyampaikan, pihaknya sudah menemukan dugaan manipulasi data sederat honorer yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013 dalam normatif honorer kategori ii daripada dinas studi.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 mengenai penetapan tenaga pendidik serta kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri serta swasta dalam 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 orang tercatat pada registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut pada 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, selama tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun tersebut mampu dijadikan bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, serta mampu untuk bukti bagi aparat penegak hukum supaya mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal itu, dengan juga merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal adalah tenaga honorer kategori ii yang mengikuti kriteria menjadi cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dijadikan tenaga honorer pada tahun 2006 serta 2007, cuma Salah satu pihak dan tercatat dijadikan honorer direkrut dalam 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah keberadaan sederat honorer yang tercatat dalam registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan dari dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos untuk sd dan smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat selama juli 2005, tujuannya supaya percepatan pencapaian situs wajib mempelajari sembilan tahun. sebab tersebut sudah selayaknya data honorer dan dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut dibuat honorer selama 31 desember 2005, katanya.
