komisi iv dpr ri mengadakan audensi melalui koalisi penduduk sipil serta komnas ham, mengenai rancangan undang-undang (ruu) pemberantasan perusakan hutan (p2h).
audensi ini selama rangka menyerap aspirasi daripada semua kalangan, tergolong dari grup dan menolak disahkannya ruu p2h, tutur anggota komisi iv dpr ri, sri hidayati, pada sela-sela audensi di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, senin.
komisi iv dpr ri, kata sri, telah melakukan pembicaraan ruu p2h melalui menggandeng berbagai pembuat kepentingan, tergolong melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.
katanya, koalisi ini tak bisa info perihal pembicaraan ruu p2h karena diselenggarakan dengan tertutup. padahal kita (komisi iv) telah melakukan sosialisasi perihal p2h dengan berbagai bagian dan membeli jaring aspirasi, mengerjakan sosialisasi ke semua universitas, dengar pendapat pakar kehutanan, melakukan kunjungan ke brazil serta lain sebagainya, kata sri.
Informasi Lainnya:
audensi komisi iv dpr ri dipimpin dengan wakil ketua komisi iv dpr, herman khaeron dan firman subagyo.
ruu p2h hendak disahkan di 12 april 2013, pada rapat paripurna dpr ri menjelang penutupan masa sidang ke-iii dpr ri tahun 2013-2013.
sebelum disahkan menjadi uu, kami akan mendengar input daripada berbagai bagian, termasuk lsm yang menolak disahkannya ruu p2h ini, tutur herman khaeron.